Tentang Karang Taruna

Tanggung Jawab dan Wewenang

• Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
• Tanggung jawab dan wewenang dilaksanakan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
• Tanggung jawab dan wewenang Menteri Sosial, meliputi :

1. menetapkan Pedoman Umum Karang Taruna;
2. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
3. melakukan program percontohan;
4. memberikan stimulasi;
5. memberikan penghargaan;
6. melakukan sosialisasi;
7. melakukan monitoring;
8. melaksanakan koordinasi; dan
9. memantapkan Sumber Daya Manusia.

• Tanggung jawab dan wewenang Gubernur, meliputi :

1. melaksanakan tugas desentralisasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
2. melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
3. melakukan program pengembangan;
4. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
5. memberikan penghargaan;
6. melakukan sosialisasi;
7. melakukan monitoring; dan
8. melaksanakan koordinasi.

• Tanggung jawab dan wewenang bupati/walikota, meliputi :

1. melaksanakan tugas pembantuan;
2. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
3. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
4. melaksanakan pembinaan lanjutan;
5. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
6. memberikan penghargaan;
7. melakukan sosialisasi;
8. melakukan monitoring; dan
9. melaksanakan koordinasi.

Keorganisasian, Keanggotaan dan Kepengurusan

Keorganisasian

• Keorganisasian Karang Taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
• Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing - masing.
• Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukkanya diatur melalui keputusan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Keorganisasian diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
• Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.

Keanggotaan

• Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
• Warga Karang Taruna, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Kepengurusan

• Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat – syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
4. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
5. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

• Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
• Kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
2. Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna kabupaten/kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
3. Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat dengan masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
4. Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Nasional Forum Pengurus Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Temu Karya diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1. Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Karang Taruna mempunyai fungsi:

• mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda ;
• menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
• meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
• menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; danmemelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara